Pelatihan Integrasi Materi Data BIG, ATR/BPN, dan OPD

Integrasi data geospasial menjadi salah satu fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah Indonesia melalui Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) menargetkan tersedianya data spasial yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Pelatihan Integrasi Materi Data BIG, ATR/BPN, dan OPD menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mengelola, mengintegrasikan, dan memanfaatkan data geospasial secara optimal.

Pelatihan ini dirancang untuk menjawab tantangan klasik dalam pengelolaan data spasial, seperti perbedaan sistem koordinat, ketidaksinkronan batas wilayah, tumpang tindih pemanfaatan ruang, hingga keterbatasan pemahaman teknis penggunaan perangkat lunak GIS. Dengan pendekatan praktis berbasis QGIS dan Web GIS, peserta diharapkan mampu mengintegrasikan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara konsisten dan sesuai standar nasional.

Urgensi Integrasi Data Geospasial Lintas Instansi

Data geospasial tidak lagi sekadar peta, melainkan instrumen strategis dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Tanpa integrasi yang baik, data spasial berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan inefisiensi pembangunan.

Beberapa alasan utama pentingnya integrasi data BIG, ATR/BPN, dan OPD antara lain:

• Menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang

• Menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah

• Mendukung legalitas dan kepastian hukum pertanahan

• Mempercepat proses perizinan dan investasi

• Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang dan pembangunan

Melalui pelatihan yang terstruktur, aparatur pemerintah dapat memahami peran masing-masing instansi serta mekanisme integrasi data yang sesuai regulasi.

Peran Strategis BIG dalam Penyediaan Data Geospasial Dasar

Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki mandat sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar (IGD) di Indonesia. Data dari BIG menjadi referensi utama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Materi pelatihan yang berkaitan dengan BIG umumnya mencakup:

• Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI)

• Peta dasar skala nasional dan daerah

• Standar metadata geospasial

• Kebijakan dan regulasi informasi geospasial

Peserta pelatihan akan dibekali pemahaman teknis mengenai pemanfaatan data BIG sebagai baseline integrasi data sektoral dan daerah.

Sebagai rujukan kebijakan, peserta juga diperkenalkan dengan regulasi resmi melalui situs Badan Informasi Geospasial (https://www.big.go.id) sebagai sumber data dan pedoman teknis nasional.

Peran ATR/BPN dalam Data Pertanahan dan Tata Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memegang peranan penting dalam penyediaan data pertanahan, batas administrasi, serta rencana tata ruang. Data dari ATR/BPN sering menjadi titik krusial dalam integrasi karena berkaitan langsung dengan aspek hukum dan kepemilikan lahan.

Dalam pelatihan integrasi data, materi ATR/BPN biasanya meliputi:

• Peta bidang tanah dan administrasi pertanahan

• Data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

• Sinkronisasi data pertanahan dengan peta dasar BIG

• Pemanfaatan data ATR/BPN dalam perencanaan daerah

Peserta juga diarahkan untuk memahami kebijakan dan sistem informasi pertanahan yang dapat diakses melalui portal resmi Kementerian ATR/BPN (https://www.atrbpn.go.id) sebagai sumber data dan regulasi.

Kontribusi Data OPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

OPD merupakan produsen data sektoral di daerah, mulai dari infrastruktur, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, hingga kebencanaan. Data OPD memiliki karakteristik tematik yang sangat beragam dan sering kali belum terstandar.

Pelatihan integrasi data menekankan pentingnya:

• Standarisasi format dan atribut data OPD

• Penyelarasan data sektoral dengan peta dasar nasional

• Validasi dan pembaruan data secara berkala

• Kolaborasi lintas OPD dalam satu platform geospasial

Dengan integrasi yang baik, data OPD dapat menjadi bagian integral dari kebijakan satu peta dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi.

Tantangan Umum dalam Integrasi Data Geospasial

Meskipun urgensinya tinggi, integrasi data geospasial lintas instansi tidak lepas dari berbagai tantangan, antara lain:

• Perbedaan sistem koordinat dan proyeksi

• Kualitas data yang belum seragam

• Keterbatasan kapasitas SDM

• Kurangnya pemahaman standar nasional

• Kendala interoperabilitas sistem

Melalui pelatihan berbasis praktik, tantangan-tantangan tersebut dibahas secara komprehensif dengan studi kasus nyata dari pemerintah pusat dan daerah.

Pendekatan Pelatihan Berbasis QGIS dan Web GIS

QGIS dipilih sebagai perangkat utama dalam pelatihan karena bersifat open source, fleksibel, dan telah banyak digunakan oleh instansi pemerintah. Selain itu, Web GIS menjadi solusi untuk berbagi dan mempublikasikan data geospasial secara lintas sektor.

Materi teknis pelatihan umumnya meliputi:

• Import dan pengolahan data BIG, ATR/BPN, dan OPD

• Penyelarasan sistem koordinat

• Overlay dan analisis spasial

• Pembuatan peta tematik terpadu

• Publikasi data melalui Web GIS

Pendekatan ini selaras dengan artikel Pelatihan QGIS & Web GIS untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta Terbaru 2026, yang membahas strategi komprehensif penguatan kebijakan satu peta melalui teknologi GIS modern.

Alur Integrasi Data Geospasial dalam Pelatihan

Untuk memudahkan pemahaman peserta, pelatihan biasanya disusun dalam alur kerja yang sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi sumber data (BIG, ATR/BPN, OPD)

2. Validasi dan standarisasi data

3. Penyelarasan sistem koordinat

4. Integrasi dan analisis spasial

5. Visualisasi dan publikasi data

Alur ini membantu peserta memahami proses integrasi secara utuh dari hulu ke hilir.

Tabel Perbandingan Peran Data BIG, ATR/BPN, dan OPD